Jokowi: 13 Juta Orang Sudah Mulai Kelaparan di Dunia karena Urusan Pangan

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan krisis pangan akan berdampak terhadap belasan juta orang bakal kelaparan. Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, banyak negara yang kini mulai membatasi ekspor. "Pangan, energi adalah peluang. Diperkirakan hari ini, ada kira-kira 13 juta orang yang sudah mulai kelaparan di beberapa negara karena urusan pangan. Jadi hati-hati mengenai ini," katanya dalam sambutan peringatan HUT ke-50 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Jumat (10/6/2022). "Negara-negara lain juga sudah mulai membatasi tidak ekspor pangan, hati-hati mengenai ini. Kalau kita tidak bisa mandiri urusan pangan ini juga bisa menyebabkan bahaya bagi negara kita," sambung Jokowi.

Kemudian, Kepala Negara ini mengatakan, sebanyak 22 negara telah memutuskan menyetop ekspor pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak para pengussaha yang tergabung di Hipmi untuk bergelut dalam bisnis pangan. "Dari tiga negara yang sudah setop ekspor pangan sekarang sudah menjadi 22 negara sehingga kemandirian pangan ini sangat penting. Saya mengajak seluruh anggota Hipmi untuk masuk ke bidang ini. Tanam yang tadi kurang, jelas jagung, untung pasti untung karena harganya jagung baik," ucapnya. "Gas alam sudah naik 153 persen, batu bara naik 133 persen. Tapi yang senang, yang ada di sini banyak karena kenaikan batu bara. Utamanya yang saya tahu, Ketua Umum (Hipmi) pasti senang, Bang Ical (Aburizal Bakrie) juga pasti senang. O iya, Ketua Kadin juga benar (senang) karena batu baranya banyak. Minyak naik 58 persen, CPO naik 27 persen, yang punya kelapa sawit juga senang," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan kewaspadaan terhadap kenaikan harga pangan. Lantaran dampak harga pangan yang melonjak akan berimbas keberbagai macam produk, seperti mie, roti, pakan ternak, telur dan juga inflasi. "Tapi hati-hati, di luar kenaikan itu perlu kita waspadai. Urusan gandum, urusan jagung, urusan kedelai yang naik kurang lebih 30an persen. Imbasnya ke mana-mana. (Mengenai) gandum, karena penghasil gandum 34 persen Ukraina dan Rusia sekarang ini lagi bermasalah," ujarnya. "Gandum seluruh dunia harganya naik. Kita nanti, di sini ada mie, ada roti, semuanya berasal dari gandum. Kedelai juga sama, naiknya 33 persen. Larinya nanti ke mana-mana, tahu, tempe, dan berimbas nanti ke inflasi," sambung Jokowi. Lebih lanjut kata Jokowi, pemerintah masih memiliki tugas untuk menekan angka impor, salah satunya komoditas pangan jagung yang mencapai 800.000 ton. "Jagung, 7 tahun yang lalu kita masih impor jagung 3,5 juta ton dari luar. Data terakhir, di kuartal I 2022 saya lihat impor kita sudah diangka 800.000 ton. Artinya turun sangat drastis. Tapi masih ada PR, 800.000 tadi harus diselesaikan," ungkap dia.

Read More

Jokowi Keluarkan Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Anggota DKPP Periode 2017-2022

 

Masa jabatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 diperpanjangan Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) 63/P/2022 tentang Perpanjangan masa tugas anggota DKPP periode 2017-2022 dari unsur tokoh masyarakat,Rabu (8/10).

Dalam beleid tersebut dijelaskan, perpanjangan masa jabatan lima Anggota DKPP periode 2017-2022 dikarenakan proses pengusulan anggota DKPP periode 2022-2027 masih belum selesai dikerjakan DPR RI.

"Maka untuk menjamin kesinambungan organisasi DKPP, perlu memperpanjang masa tugas anggota DKPP periode 2017-2022 unsur tokoh masyarakat," tulis beleid tersebut.

Lima Anggota DKPP periode 2017-2022 yangd iperpanjang masa jabatannya antara lain, Ida Budhiati, Didik Supriyanto, Muhammad, Alfitra Salam, dan Teguh Prasetyo.

Dalam poin kedua Keppres ini disebutkan, perpanjangan masa jabatan kelima anggota DKPP tersebut ditetapkan selama 3 bulan.

"Berlaku selama 3 bulan terhitung mulai tanggal 12 Juni 2022 atau sampai dengan ditetapkannya Keppres Pengangkatan anggota DKPP periode 2022-2027," demikian bunyi beleid ini. 

Read More

Jokowi Perpanjang Tugas DKPP Periode 2017-2022 dari Unsur Tokoh Masyarakat

 

Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) periode 2017-2022 dari unsur tokoh masyarakat melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63/P Tahun 2022.

Keppres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 8 Juni 2022 itu menjelaskan perpanjangan masa jabatan berlaku paling lama 3 bulan terhitung sejak 12 Juni 2022.

"Keppres perpanjangan masa tugas anggota DKPP periode 2017-2022 telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 8 Juni dan sudah kami terima," kata Ketua DKPP Muhammad melalui kanal YouTube dipantau di Jakarta, Jumat.

Perpanjangan berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pengangkatan Anggota DKPP Periode 2022-2027.

"Memperpanjang masa tugas anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2017-2022 unsur tokoh masyarakat, masing-masing atas nama, Ida Budhiati, Didik Supriyanto, Muhammad, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo," demikian bunyi salinan Keppres 63/P 2022 yang di bagikan pihak DKPP.

Pertimbangan perpanjangan yang tertuang dalam Keppres, yakni bahwa anggota DKPP periode 2017-2022 berakhir masa jabatannya pada 12 Juni 2022.

Kemudian, berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa anggota DKPP dari unsur tokoh masyarakat sebanyak lima orang.

Lebih lanjut, oleh karena berakhir masa jabatan dari lima orang tersebut, sementara proses pengusulan anggota DKPP periode selanjutnya dari unsur masyarakat belum selesai.

Maka perlu untuk memperpanjang masa jabatan anggota DKPP unsur masyarakat periode 2017-2022.

"Maka untuk menjamin kesinambungan organisasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, perlu memperpanjang masa tugas anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2017-2022 unsur tokoh masyarakat," bunyi pertimbangan Keppres 63/P 2022. (Antara)

Read More

Jokowi: Yang "Ngomong" "Lanjutkan" Bukan Saya, Kok yang Didemo

 Presiden Joko Widodo merasa heran terhadap aksi demonstrasi yang ditujukan kepadanya terkait masa jabatan tiga periode. Dia menyebutkan, secara pribadi, dia tidak pernah menyatakan diri akan melanjutkan pemerintahan setelah masa jabatannya selesai dalam dua periode, yakni pada 2024. "Kan kejadiannya sudah terjadi. Pertama menyampaikan, Pak Mantan Ketua HIPMI, Pak Menteri Investasi. Karena alasan ini, ini, ini lanjutkan. Besoknya enggak ada sehari saya didemo besar-besaran," ujar Jokowi pada peringatan 50 tahun HIPMI di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2022) sore. "Lho yang ngomong bukan saya, yang didemo saya. Demo dong Pak Bahlil," ucap Jokowi berseloroh.

Jokowi pun menegur pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang hadir di acara peringatan 50 tahun HIPMI di JCC. Sebab, Ketua Dewan Pembina BPP HIPMI sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum HIPMI Mardani Maming mengucapkan yel-yel "lanjutkan, lanjutkan" dalam acara itu. Yel-yel tersebut disambut pengurus HIPMI yang hadir di lokasi denga meneriakkan kalimat yang sama.  Mendengar kata itu, Jokowi langsung mengingatkan.  "Tadi banyak yang menyampaikan 'lanjutkan, lanjutkan'. Hati-hati ini tahun politik. Bapak, Ibu yang menyampaikan 'lanjutkan', 'lanjutkan', saya yang didemo," ujar Jokowi yang disambut tawa dan tepuk tangan hadirin.

Jokowi juga menyampaikan, siapa pun yang nanti akan menjadi presiden setelah 2024, hal yang terpenting adalah keberlanjutan program-program. 

"Pemimpinnya siapapun terserah, tetapi yang dilanjutkan adalah program-programnya," kata Jokowi. "Supaya ada kontinuitas. Supaya ada keberlanjutan. Jangan sampai pemimpin satu sudah mengerjakan tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Ini yang bahaya. selalu kalau seperti itu, mulai dari TK terus. sudah ke SMP, sudah ke SMA ganti pemimpin mulai lagi dari TK lagi," ucap dia. Adapun seruan "lanjutkan" mulanya dilontarkan Ketua Umum HIPMI Mardani Maming saat akan mengakhiri pidato sambutannya di JCC. Dia mengatakan, HIPMI akan menjadi barometer di 2024. "Siapa pun yang menjadi pemimpin di masa depan saya yakin tidak lepas dari kader-kader HIPMI. Tapi kalau bisa Pak Jokowi jangan cepat-cepat meninggalkan kita," ujar Mardani. Menurut dia, Jokowi merupakan sosok pengusaha pertama yang juga anggota HIPMI dan bisa menjadi presiden.

"Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan," kata dia. Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyampaikan hal senada. "Pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. HIPMI jaya, HIPMI jaya," kata Bahlil.

Read More

Piala Presiden 2022 Bakal Dibuka Jokowi? Ini Jawaban PSSI

 

Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, menyebut persiapan Piala Presiden 2022 semakin baik. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menyebut, Presiden Joko Widodo berpeluang hadir pada pembukaan turnamen tersebut yang digelar di Stadion Manahan Solo.

Piala Presiden 2022 rencananya akan bergulir pada 11 Juni sampai 17 Juli 2022. Turnamen kali ini diikuti 18 klub BRI Liga 1 yang akan bermain di empat kota yakni Solo, Malang, Bandung, dan Samarinda.

"Saat ini persiapan sudah berjalan baik jelang pembukaan Piala Presiden besok di Stadion Manahan. Semoga turnamen ini berjalan lancar, aman dan sukses," kata Mochamad Iriawan.

"Insyaallah bapak Presiden Joko Widodo atau nanti yang mewakili beliau akan membuka turnamen ini," ucap Iriawan.

Piala Presiden 2022 menjadi edisi keempat sepanjang penyelenggaraan sejak 2015, 2017, 2018, dan 2019. Turnamen ini sempat berhenti digelar karena COVID-19 dan dialihkan menjadi Piala Menpora 2022.

Mochamad Iriawan menyebut, Piala Presiden 2022 menjadi ajang pemanasan bagi para klub sebelum bertempur di liga. Iriawan berharap, turnamen yang bisa dihadiri penonton di stadion itu bisa berjalan lancar.

"Turnamen ini juga menjadi ajang pemanasan klub dan panitia pertandingan jelang kompetisi jelang Liga 1 2022/2023 nanti," ujar Iriawan.

"Selain itu, ajang ini dapat dihadiri penonton dan suporter di stadion secara langsung dengan kuota 75 persen. Terima kasih kepada pemerintah yang sudah mendukung penuh Piala Presiden 2022," ucap Iriawan.

Read More

Akomodasi yang Diterima Para Undangan Temu Raya #KitaPrakerja Bersama Presiden Jokowi, 17 Juni 2022

 

Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah menggelar acara Temu Raya #KitaPrakerja bersama Presiden Joko widodo yang dihadiri oleh para Alumni Program Kartu Prakerja. 

Acara ini digelar pada 17 Juni 2022 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat.

Para peserta terpilih merupakan perwakilan dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

Panitia PMO Kartu Prakerja akan menanggung segala biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan acara, yakni biaya transportasi dan akomodasi.

Dalam hal ini Panitia PMO Kartu Prakerja akan menanggung segala biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan acara, yakni biaya transportasi dan akomodasi.

Para peserta undangan berasal dari luar wilayah provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, dapat menggunakan moda pesawat, dan panitia melalui LO akan berkoordinasi untuk pembayaran tiket pesawat.

Untuk moda transportasi selain pesawat (seperti kereta api dan bis) maka pembayaran akan bersifat reimburse oleh peserta.

Hal ini berarti bahwa peserta membeli tiket transportasi terlebih dahulu dan menyimpan bukti transaksi pembelian (bukti tiket KAI, tiket menuju bandara, tiket menuju lokasi acara).

Pemilihan moda transportasi umum sangat disarankan untuk mendapatkan bukti perjalanan (tiket/karcis/boarding pass) agar dapat diganti panitia (reimburse).

Selain itu para peserta juga akan mendapatkan transportasi menuju lokasi acara, akomodasi (penginapan), dan makanan-minuman (logistik) sewaktu acara.

Untuk informasi selanjutnya akan dihubungi melalui Pendamping (LO) masing-masing.

Perlu dicatat bahwa acara ini hanya dapat dihadiri oleh peserta yang dihubungi.

Read More

Aliansi Nasional Reformasi KUHP Desak Jokowi Buka Draf RKUHP Terbaru

 

 Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyerahkan surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam suratnya, mereka meminta Jokowi membuka draf RKUHP terbaru kepada masyarakat.

Surat terbuka itu diserahkan Aliansi Nasional Reformasi KUHP ke Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2022). Surat itu juga ditujukan bagi DPR RI.

"Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyerukan kepada Pemerintah untuk membuka draf terbaru RKUHP kepada publik," kata Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur dalam surat tersebut yang dikutip Suara.com, Kamis.

Isnur menjelaskan bahwa Jokowi pernah menginstruksikan penundaan pengesahan RKUHP dan menarik draf RKUHP dari DPR untuk dilakukan pendalaman materi oleh
pemerintah. Akan tetapi, tidak ada naskah RKUHP terbaru yang dibuka ke publik sejak September 2019 hingga pertengahan Mei 2022.

"Hingga pada 25 Mei 2022, pemerintah dan DPR RI kembali membahas draf RKUHP dengan menginformasikan matriks berisi 14 isu krusial RUU KUHP tanpa membuka draf terbaru RKUHP secara keseluruhan," ujarnya.

Aliansi Nasional Reformasi RKUHP juga menilai kalau pemerintah dan DPR RI berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan peraturan dan kebijakan publik dilakukan secara transparan. Khususnya RKUHP yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.

"Alasan tidak membuka draf RKUHP terbaru untuk menghindari polemik publik bertentangan prinsip demokrasi yang dianut bangsa Indonesia," tuturnya.

Pada surat itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP juga menyinggung banyaknya catatan kritis yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansial kalau berdasarkan draf RKUHP September 2019.

Dengan begitu, mereka kembali meminta baik kepada pemerintah maupun DPR RI untuk tidak langsung mengesahkan RKUHP.

Read More